ICW memaparkan dugaan praktek money politic dalam Pilkada DKI Jakarta kemarin, (6/7). Dalam paparan itu, pasangan Foke-Nara tercatat 20 kali melakukan pelanggaran. Menjawab laporan ini, timses Foke-Nara meyakini timnya tidak mengenal politik uang.

Pembangunan Polsek Tamalate di Sulselbar, senilai Rp 1,8 miliar yang disumbang pengusaha menuai kritik. Semestinya Polri tak asal main terima donasi. Semua harus berdasarkan aturan.

Saweran gedung baru KPK tidak saja memicu animo besar di Tanah Air, tetapi juga warga negara Indoneisa di luar negeri. Salah satunya dilakukan oleh WNI di Melbourne. Di negeri Kanguru itu, WNI beramai-ramai mengumpulkan uang pembangunan gedung baru KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan dugaan praktek money politic dalam Pilkada DKI Jakarta. Ada 3 pasangan cagub yang disebut ICW terlibat dalam dugaan praktik uang itu.

ICW mensinyalir para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran Alquran di DPR tak bermain sendiri. Ada kemungkinan dana yang dikorupsi juga masuk dalam kas partai.

Posko pengaduan ICW tidak hanya menerima aduan soal pungutan liar saat pendaftaran sekolah. Masalah anak titipan pejabat pun ikut dilaporkan. Duh!

ICW dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?

Ombudsman RI dan ICW membuka posko pengaduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. Sejak dibuka pekan lalu, ada 50 aduan pungutan liar.

Masyarakat yang merasa tertipu dengan SMS penggalangan dana gedung KPK, bisa melaporkannya ke call center 159. Setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti BRTI, kepolisian, dan Bank Indonesia.

ICW melaporkan dugaan pelanggaran dana kampanye enam pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta kepada Panwaslu Provinsi DKI Jakarta. Cagub DKI Jakarta Joko Widodo menilai pelanggaran dana kampanye dirinya hanya soal administrasi.