Komisi Yudisial sambangi PTUN Bandung. Kunjungan tersebut merupakan tindaklanjut komisi terkait laporan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengenai rencana eksekusi sengketa lahan Gasibu.

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menyatakan Satpol PP bukan juru sita pengadilan dan tidak boleh masuk ke dalam kasus sengketa lahan kecuali lahan milik Pemkot.

LBH Jakarta meminta tim investigasi dari Palang Merah Indonesia (PMI) menyelidiki dugaan aliran dana Rp 11 miliar, yang santer diisukan diberikan PT Pelindo II kepada Satpol PP. Bila indikasi itu kuat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

Kementerian BUMN meminta agar PT Pelindo II segera menyelesaikan masalah sengketa lahan di sekitar makam Mbah Priok yang menjadi milik perseroan.

Kompleks Makan Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, segera akan ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Prasasti penetapannya dalam waktu dekat akan ditandatangani Presiden SBY.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui aksi Satpol PP dalam penertiban lahan makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, sangat represif. Tapi Satpol PP tidak perlu dibubarkan.

Potensi kerugian atas transaksi di TPK Koja diduga mencapai Rp 3-4 miliar akibat berhentinya kegiatan operasional akibat kericuhan penertiban bangunan liar di sekitar makam Mbah Priok.

Ahli waris makam Mbah Priok dan PT Pelindo II mencapai kesepakatan terkait sengketa lahan yang berujung bentrokan berdarah.

Setelah bentrok berdarah, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi berziarah ke petilasan makam Mbah Priok. Hasyim berharap sengketa ini diselesaikan dengan hukum dunia dan menjunjung rasa keadilan.

Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) turun tangan unuk menyelesaikan sengketa lahan pemakaman Mbah Priok di Tanjung Priok. BPN telah mengirim tim kajian mengenai makam Mbah Priok di Koja Tanjung Priok terkait PT Pelindo II.