Ketua DPR Marzuki Alie tidak menggubris desakan mundur dari anggota Komisi III dari Golkar, Bambang Soesatyo. Menurutnya jika memang ada yang berminat untuk menggantikan posisinya, orang tersebut harus memenangkan Pemilu dulu bersama partainya.

Di tengah riuh-rendahnya isu pembatalan presiden ke Belanda dan kontroversi calon tunggal Kapolri, batin kita kembali terkoyak duka atas bencana banjir yang melanda Wasior, Papua Barat

Ketua DPR Marzuki Alie diminta mundur sebagai Ketua DPR karena dinilai telah melanggar tatib terkait pemanggilan Komjen Timur Pradopo tanpa sepengetahuan Komisi III. Namun desakan tersebut dianggap terlalu dini.

Pola edukasi kesadaran ekologi perlu diubah secara revolutif. Jika tidak jangan salahkan siapa-siapa bila hutan kita rusak dan berakibat bencana dan kematian. Bencana banjir Wasior Papua menjadi pelajaran berharga.

Komisi III DPR mengadukan Pimpinan Dewan kepada Badan Kehormatan (BK) terkait pertemuan mereka dengan calon Kapolri terpilih, Komjen Timur Pradopo. Sikap Komisi Hukum tersebut dinilai sebagai aksi balasan karena sebelumnya kecolongan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta kenaikan anggaran di tahun 2011 dari Rp 28 triliun menjadi Rp 30 triliun. Namun Dewan mengisyaratkan cuma akan mengabulkan kenaikan anggaran Polri maksimal Rp 1,5 triliun.

Pimpinan DPR akan mengundang 31 anggota Komisi III DPR yang melaporkan mereka ke BK DPR atas pertemuan dengan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Mereka akan berdialog dengan para anggota DPR pemrotes tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) genap berusia 58 tahun pada 10 Oktober kemarin. Usia tersebut merupakan batas maksimal seseorang dapat menduduki jabatan sebagai anggota polisi.

Ketua DPR Marzuki Alie diminta mundur sebagai Ketua DPR karena dinilai telah melanggar tatib. Permintaan ini terkait dengan pertemuan tertutup Pimpinan DPR dengan calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo sebelum fit and proper tes dilakukan.

Ketua DPR Marzuki Alie kecewa Anggota Komisi III DPR melaporkan Pimpinan DPR ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Marzuki berharap bukan dirinya saja yang dipojokkan, sebab keputusan memanggil calon Kapolri disepakati Pimpinan DPR.