Walikota Bogor Bima Arya berbeda pendapat dengan sikap parpol tempat ia bernaung, PAN. Perbedaan sikap itu terkait RUU Pilkada, Bima lebih memilih kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

The Habibie Center memberikan pernyataan sikap terkait pemilihan kepala daerah di RUU Pilkada. The Habibie Center yakin pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah yang terbaik. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mendengar aspirasi dari para kepala daerah yang berbondong-bondong menolak Pilkada via DPRD. Aspirasi itu akan dipertimbangkan semua guna mencari solusi terbaik.

"Oh untuk Bima Arya saya briefing juga. Saya bilang, mas Bima, anda jangan khawatir, kalau anda bagus nanti akan dipilih DPRD. itu saja," kata Amien seusai rapat di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan tak etis untuk menarik diri dari proses legislasi RUU Pilkada di DPR. Apapun hasil akhirnya nanti, baik Pilkada‎ langsung ataupun Pilkada tak langsung alias lewat DPRD, Kemendagri mengaku sudah menyiapkan formula untuk mengatasi risiko korupsi yang membayangi.

Kabar banyaknya kepala daerah yang secara beramai-ramai menolak pengesahan RUU Pilkada rupanya tak mengecualikan kader dari partai manapun, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN). Walaupun begitu, PAN rupanya memiliki cara tersendiri untuk menegur kadernya yang secara terang-terangan menolak rancangan UU tersebut.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Partai pengusung pun dilawan.

Wali Kota Bogor Bima Arya menolak pilkada lewat DPRD. Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN Joncik Muhammad bereaksi keras terhadap penolakan Bima.

Wali Kota Bogor Bima Arya merupakan salah seorang kepala daerah yang mendukung Pilkada secara langsung. Bima siap mendapatkan sanksi dari PAN karena pendiriannya tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya masuk dalam daftar kepala daerah yang memilih Pilkada langsung. Dia berseberangan dengan sikap partainya yang mengusung Pilkada lewat DPRD. Apa alasan Bima?