"Yang juga tidak bisa dijangkau oleh KPU, aturan-aturan terkait dengan inovasi pemungutan penghitungan suara," kata Titi.

KPU melarang konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Perludem menilai sanksi yang diberi tak efektif membuat jera paslon

"Faktanya kan, pelaksanaan tahapan dengan protokol kesehatan itu banyak dilanggar khususnya saat pendaftaran bakal calon lalu," kata Titi.

Aturan dibolehkannya konser musik dalam kampanye pilkada 2020 menjadi sorotan. Perludem menilai aturan tersebut seharusnya dapat diubah karena terdapat di PKPU.

"Sudah semestinya semua substansi putusan MK yang merupakan hasil uji materi berkaitan dengan pengaturan kepemiluan diakomodir dalam UU Pemilu," kata Titi.

KPU membatasi jumlah massa yang hadir saat kampanye terbuka di Pilkada 2020. Perludem menilai aturan tersebut merupakan hal yang wajar

"Lebih baik pemerintah saat ini totalitas mengatasi pandemi, dan tahapan Pilkada dilanjutkan di tahun depan," kata Titi.

Pilkada 2020 diprediksi memiliki banyak calon tunggal. Perludem menyebut calon tunggal dapat membuat jumlah pengguna hak pilih menurun.

Komisioner KPU Evi Novida dinyatakan positif COVID-19. Perludem hal ini membuktikan besarnya risiko penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.

Perludem menilai proses hukum calon kepala daerah jangan ditunda selama Pilkada 2020.