Dukungan kepada Ahok untuk membongkar praktik kotor dalam penyusunan anggaran terus mengalir. Kali ini, suara datang dari Maarif Institute. Mereka mengajak agar masyarakat tak membiarkan Ahok berjuang sendirian.

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bertemu empat ahli hukum. Mereka yakni Zainal Arifin Muchtar, Refly Harun, Denny Indrayana, dan Saldi Isra. Pertemuan digelar di balai kota DKI, Jakarta.

Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

Ahok bertemu pakar hukum seperti Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Para pakar hukum ini bincang-bincang soal perlawanan Ahok terhadap 'begal' APBD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) didatangi pakar hukum tata negara Refly Harun dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Mereka diketahui bertemu Ahok sejak sekitar pukul 18.30 WIB.

Pengurus Vihara Dharma Bakti menginginkan Ahok mengunjungi Vihara yang telah hangus terbakar. Kehadiran Ahok dianggap dapat menjadi penyemangat bagi warga Tionghoa yang akan menyambut perayaan Cap Go Meh.

Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun di APBD menjadi awal pertikaian antara gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD. Menurut pakar hukum tatanegara Refly Harun kisruh keduanya tidak dapat terlepas dari teknis administrasi dan politik.

APBD DKI 2015 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI kembali bersitegang. Alhasil, hingga kini dana sebesar Rp 73,08 triliun masih belum dapat digunakan Pemprov DKI.

Nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah terancam ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. pa dampaknya jika Perpu Pilkada ditolak oleh DPR?

DPRD DKI telah mengangkat Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI pengganti Joko Widodo. Namun pengangkatan itu ditentang oleh KMP DKI karena dianggap cacat hukum lantaran paripurna tak dihadiri mayoritas.