Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti sebut isi dari pasal-pasal di UUD 1945 telah berubah hingga 95%. Perubahan itu terjadi saat dilakukan amandemen 1999-2002.
Badan Pengkajian MPR RI menyerahkan hasil kajian pembentukan PPHN ke KPU. Kajian itu membahas visi misi calon pimpinan baik di tingkat pusat hingga daerah.
Yusril menilai kesinambungan pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya memerlukan PPHN sebagai payung hukum agar tidak mudah dibatalkan.