Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD digelar hari ini di Kemendagri. Baik Ahok maupun Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsdufi hadir dalam mediasi ini.

Ahok dan DPRD DKI Jakarta dipertemukan Kemendagri untuk mediasi. Ia mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi 'perang' dengan anggota dewan terkait RAPBD 2015.

Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD yang difasilitasi Kemendagri digelar hari ini. Proses mediasi merupakan upaya untuk mencari jalan tengah dari polemik APBD 2015 yang berkepanjangan.

Kementerian Dalam Negeri melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Basuki T Purnama dan DPRD DKI Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas kisrus APBD DKI 2015 dan digelar tertutup.

Kemendagri menjadi fasilitator mediasi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD terkait APBD 2015. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana mengibaratkan ini sebagai pertandingan final.

DPRD DKI ikut mengirimkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dinilai janggal.

Rapat antara DPRD Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri berakhir pada pukul 17.30 WIB. Anggota DPRD DKI M. Taufik mengatakan dalam rapat tadi pihaknya menjelaskan secara detail proses pembahasan RAPBD.

Sejumlah fraksi di DPRD DKI gamang dengan dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Ahok. NasDem bahkan menyatakan akan mencabut dukungan. Namun faktanya, belum ada anggota DPRD yang mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket.

Saling lempar tudingan soal dana siluman masih terjadi. Kali ini Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut legislatif sama sekali tidak terlibat dalam proses penyusunan anggaran bersama Pemprov.

‎Kementerian Dalam Negeri menerima kunjungan anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka membahas soal APBD DKI 2015 yang sedang menjadi polemik.