Koalisi LSM menyimpulkan putusan PTUN yang menganulir Keppres no 87 tahun 2013 tidak berpengaruh pada Maria Farida. Putusan yang dibacakan pada tanggal 23 Desember tersebut hanya berimplikasi pada Patrialis Akbar.

Komisi Yudisial (KY) mengirim tiga nama calon hakim agung ke DPR untuk dipilih satu. Sayangnya, tak ada calon dari kalangan non karir yang lolos.

Indonesia kembali mendapat kejutan dengan munculnya putusan yang menaikkan hukuman terdakwa korupsi dari 1,5 tahun jadi 12 tahun penjara. Namun MA meminta hakim jangan terbawa euforia.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menaikkan hukuman terdakwa korupsi Faisal dari 1,5 tahun jadi 12 tahun penjara mengundang apresiasi positif. Tak terkecuali dari KY.

Masyarakat membuat 2.046 laporan ke Komisi Yudisial (KY) sepanjang tahun 2013 terkait perilaku hakim. Sebagian laporan tersebut terbukti, sebagian lain hanya isapan jempol belaka.

Memvonis mati terdakwa adalah keputusan yang berani dari hakim agung. Taruhannya keselamatan jiwa si hakim tersebut. Tapi siapa sangka, hakim agung ke mana-mana tanpa pengawalan.

Setelah rekruitmen 2011, tak ada lagi kalangan masyarakat yang lolos menjadi hakim agung. Satu persatu, baik dari kalangan akademisi atau praktisi hukum tumbang di hadapan KY atau DPR. Ada apa?

Menkum Amir Syamsuddin menyambut gembira dengan disahkannya Perpu Penyelamatan MK menjadi Undang-undang di DPR. Dia berharap wibawa Mahkamah Konstitusi (MK) bisa segera pulih dengan UU itu. 

Belum juga bertugas, tiga anggota Dewan Etik versi MK harus siap-siapa angkat koper seiring penetapan Perpu Penyelamatan MK menjadi UU. Ketiganya yaitu Mukhtie Fajar, Zaidun dan Malik Madani.

Keputusan DPR mengesahkan Perpu Penyelamatan MK jadi UU mempunyai dampak sistemik. Salah satunya tiga anggota Dewan Etik terpilih gugur dan diganti oleh majelis bentukan UU baru.