PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka KPK terhadap calon Kapolri itu tidak sah. Namun demikian pelantikan Kapolri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Chatarina M Girsang menilai Hakim Sarpin Rizaldi tidak konsisten saat menyidangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Hakim Sarpin Rizaldi mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan. KY meminta masyarakat menghormati putusan Sarpin.

‎Jajaran pimpinan KPK langsung menggelar rapat di lantai tiga gedung KPK. Rapat ini guna membahas putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim Sarpin Rizaldi soal status tersangka Komjen Budi Gunawan.

Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan meminta KPK patuh pada putusan pengadilan yang menetapkan status tersangka terhadap kliennya tidak sah. KPK harus mengeksekusi putusan praperadilan tersebut.

"Yang pasti setelah ini semua yang menjadi tersangka baik di Polri, Kejaksaan atau KPK akan mengajukan praperadilan," ujar Kabiro Hukum KPK Chatarina Mulyana.

Hakim memutuskan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Setelah Hakim Sarpin mengetok palu putusan, puluhan polisi yang berjaga di depan pintu masuk pengadilan itu sujud syukur.

Tak hanya di Pengadilan Negeri Selatan, massa pendukung Komjen Budi Gunawan juga berunjuk rasa di depan Istana Negara. Sekitar 500 orang itu berusaha merangsek ke Istana namun berhasil dihalau polisi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Keputusan ini sekaligus membatalkan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK.

Mantan hakim agung Djoko Sarwoko mengecam putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang membatalkan status tersangka Komjen Budi Gunawan. Menurutnya, KPK tidak perlu mengindahkan putusan itu.