Pemungutan suara di TPS telah ditutup tepat pukul 13.00 WIB. Tingkat kerawanan penghitungan sama tingginya dengan saat pencoblosan. Sebab itu, semua pihak harus waspada agar pemilihan pucuk pimpinan Ibukota itu berlangsung fair.

Meski jelas-jelas dilarang, HP masih terlihat saat pencoblosan di Pilgub DKI. Ada juga Komite Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang mengarahkan pemilih dengan kode-kode tertentu.

Semakin lama modus politik uang semakin beragam. Menghadapi pilgub DKI Jakarta hari ini, Panwaslu DKI Jakarta diminta untuk bekerja maksimal mengawasi fenomena politik uang ini.

Tak dipungkiri praktik politik uang marak saat proses pilgub DKI Jakarta berlangsung. Warga yang menggunakan hak pilihnya, diminta berani menolak politik uang.

Selain melaporkan ke KPUD DKI Jakarta, cagub-cawagub sebaiknya melaporkan dana kampanye kepada masyarakat. Hal itu penting demi transparansi kepada publik yang memilih pada 11 Juli.

Setiap pasangan cagub-cawagub yang akan maju dalam Pilkada DKI 2012 wajib menyerahkan laporan dana kampanyenya kepada KPUD. Pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin telah mengumpulkan dana sebesar Rp 4,1 miliar untuk kampanye Pilkada DKI.

KPK mencium adanya keanehan dalam penyaluran dana hibah Kota Bandung tahun 2012. Alokasi sebesar Rp 435 miliar itu dinilai tidak wajar karena ada organisasi atau perorangan yang menerima dana dalam jumlah besar.

Jelang pemilukada, baik Pilgub Jabar 2013 maupun Pilwalkot Bandung 2014 harus diwaspadai adanya praktik korupsi yang akan dilakukan oleh para calon, khususnya incumbent.

Politik uang harus diwaspadai menjelang hari H di Pilkada DKI. Salah satu modus yang paling riskan yakni modus 'pasca bayar'. Modus seperti itu dilakukan dengan menggunakan foto handphone (HP). Wah wah!

Pilkada DKI Jakarta akan digelar 11 Juli mendatang. Sejumlah praktek kotor perlu diwaspadai yakni politik uang menjelang pencoblosan. Ada 2 modus yang kemungkinan besar akan dilakukan. Apa saja?