Dirut PTBA yang baru, Milawarma, tetap melanjutan proses hukum atas aset perseroan yang direbut Mustika Indah Permai, yang kemudian menjadi milik Adaro lewat akuisisi.

Hingga siang ini, para petani masih tetap bertahan dengan aksi jahit mulutnya di depan gerbang DPR. Setelah 11 hari menduduki pintu gerbang utama Komplek Parlemen, sebanyak 28 petani Pulau Padang, Meranti, Provinsi Riau, yang melakukan aksi jahit mulut, Kamis (22/12) akan bergerak ke Istana Presiden.

Polri memaparkan kasus PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bentrokan yang terjadi pada 6 November 2010 ini menewaskan seorang warga. Dalam kasus ini 2 anggota polisi dikenai tindakan indisipliner.

Warga Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel angkat bicara mengenai kasus Mesuji. Warga mengungkapkan inti permasalahan, yaitu sengketa di atas lahan yang mereka diami selama puluhan tahun hingga hadirnya perusahaan PT SWA pada tahun 1996 hingga dijanjikan menjadi petani plasma.

Keberadaan polisi dan PAM swakarsa di kebun sawit dituding jadi penyebab insiden di Mesuji, Lampung. Nah, usut punya usut, ternyata di dalam UU Perkebunan 18/2004, memang diperkenankan.

Mesuji berdarah. Sengketa lahan berbuntut kekerasan dan pembantaian. Ini mengingatkan kasus Jenggawah dan perkara serupa. Betapa rakyat jelata selalu dikalahkan.

Sejak dibentuk pada 16/12 lalu, TGPF Mesuji yang dipimpin Wamenkum HAM Denny Indrayana terus mengumpulkan informasi. TGPF mendapat laporan pelanggaran HAM di Mesuji Lampung terjadi sejak 1996.

Informasi jumlah korban meninggal pada peristiwa di Mesuji, Lampung, hingga saat ini masih simpang siur. Tim kuasa hukum warga, menyebut ada 13 orang yang meninggal karena terlibat sengketa lahan dengan perusahaan-perusahaan di daerah tersebut.

Komisi III DPR turun ke lapangan terkait kasus Mesuji, baik di Provinsi Lampung maupun Sumsel. Dari verifikasi Komisi III, tak ditemukan korban tewas yang disebut-sebut mencapai 30 orang.

Komisi III DPR mendatangi lokasi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Kecamatan Mesuji, OKI, Sumsel. Temuan DPR, kasus Mesuji berakar dari sengketa lahan, seperti tanah adat/ulayat, perizinan lahan, serta janji perusahaan menjadikan penduduk asli sebagai petani plasma.