Putusan MK tentang ruang khusus rokok membelah banyak pendapat. Tidak terkecuali Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan.

Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, diberi sanksi BK DPR dilarang memimpin rapat Pansus dan Panja sampai tahun 2014. FPDIP mengabaikan larangan itu, Ribka tetap memimpin Panja RUU Keperawatan DPR.

Ketua Komisi IX DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning dilarang memimpin rapat Pansus dan Panja DPR gara-gara hilangnya ayat tembakau. Bagi dia, keputusan ini aneh.

BK DPR memberikan sanksi kepada Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning terkait hilangnya ayat tembakau. Apakah temuan BK yang membuat Ribka tak boleh memimpin rapat Pansus dan Panja ini?

Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, tak lagi boleh memimpin rapat Panja dan Pansus DPR gara-gara kasus korupsi ayat tembakau. PDIP dapat memahami sanksi yang diterima oleh salah satu kadernya itu.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kini dilarang memimpin rapat Panja dan Pansus. Hal ini terkait kasus hilangnya ayat tembakau dalam UU Tembakau.

Logo halal pada produk tidak hanya sekedar menjamin ketentraman umat dalam mengkonsumsi produk yang halal dan toyiban. Halal kini telah menjadi nilai jual tambah bagi sebuah produk. Buktinya dengan mencantumkan logo halal ekspor produk makanan pun kini semakin diminati.

Pembahasan dan penetapan RUU Perguruan Tinggi (PT) batal disahkan dalam rapat paripurna DPR lagi. Kali ini alasannya, konsolidasi pemerintah dan 17 PT tentang RUU ini belum rampung.

 Kewenangan Bawaslu akan diperkuat dalam RUU Pemilu yang segera disahkan oleh paripurna DPR RI. Dalam RUU ini, Bawaslu akan diberi kewenangan ajudikasi atau kewenangan untuk mengadili perkara pemilu.

Sejumlah lubang regulasi yang dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan pencurian pulsa coba ditambal oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Aturan baru yang mengatur penyelenggaraan konten premium akan super ketat.