Anggota DPR RI memberondong Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengna desakan menaikkan tax ratio pada tahun 2010. Tax ratio sebesar 12% pada tahun 2011 dinilai DPR terlalu rendah.

PAN tidak perlu meminta klarifikasi PD soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Bantahan dari Ketum DPP PD Anas Urbaningrum dinilai sudah menjelaskan ulah Ruhut Sitompoel.

Sejumlah kasus di kepolisian, terutama soal rekaman Ade Raharja dan Ari Muladi yang ternyata tidak ada, tidak bisa dianggap sepele. Jika kepolisian memanipulasi bukti dan berbohong ke publik, itu merupakan bukti lain dari abuse (penyimpangan) yang dilakukan kepolisian.

Tranparecy Internasional mencatat indeks percepatan pemberantasan korupsi Indonesia terus perbaikan. Namun jumlah kasus tindak pidana korupsi juga meningkat.

Pemerintah akan menggunakan bantuan lembaga lain untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi. Adalah KPK dan Komisi Ombudsman Nasional yang turut diperbantukan dalam Tim Quality Assurance.

Kembali dibukanya kerjasama antara Kopassus-AS sebuah langkah maju setelah dibekukan hampir 20 tahun. Dalam situasi kontemporer dengan segala tantangan geopolitis saat ini, kerjasama tersebut memang sangat dibutuhkan.

Mantan ketua DPP PAN Totok Daryanto menilai panggung politik di Indonesia selalu diwarnai politik hegemoni. Partai-partai besar cenderung ingin memonopoli dan melanggengkan kekuasaannya.

Wajar saja Golkar tidak mau merespon gagasan konfederasi yang dilontarkan PAN dibahas di Setgab koalisi. Sebab Golkar mulai merangkul partai kecil untuk konsolidasi menuju Pemilu 2014.

"Lebih dekat ke merger. Karakter khas parpol pesertanya tidak hilang, tetapi mereka muncul dengan satu bendera baru," jelas pengamat politik dari LSI, Burhanudin Muhadi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa tidak menunjukkan sikap tegas terhadap wacana pengembalian hak politik kepada TNI. Hatta menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan di DPR.