Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akhirnya mengesahkan peraturan tentang kode etik bagi anggota DPR. Termasuk dalam peraturan ini adalah larangan anggota DPR membawa senjata api.

Untuk kedua kalinya, rancangan peraturan DPR tentang kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak jadi disahkan menjadi peraturan. Rapat paripurna DPR meminta MKD untuk menyempurnakan lagi rancangan peraturan ini.

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) mengajukan ‎pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik. Salah satu muatannya adalah melarang anggota DPR untuk membawa senjata api di manapun berada.

Rapat paripurna DPR akan mengesahkan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ternyata, larangan ngartis akan dihapuskan dalam Kode Etik DPR.

DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada. Sebanyak 310 dari 555 anggota DPR hadir di rapat paripurna kali ini.

Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto merujuk ke mekanisme partainya, ketika kader menjadi tersangka maka orang tersebut harus mundur dari jabatannya.‎

Dua anggota DPR ditetapkan Polda Kalimantan Barat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mundur atau tidaknya dua orang tersebut dari DPR tergantung dari kebijakan tiap partai asalnya.

Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) belum bisa menangani dua anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi, yakni Usman Jafar dan Zulfadhli. Ini karena Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD belum disahkan DPR.

Dua anggota DPR menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial APBD Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008. Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) bisa memverifikasi dan memecat dua orang tersebut, asalkan dua orang itu terbukti bersalah.‎

Sejumlah masukan diberikan anggota dewan terkait Rancangan Peraturan ‎DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI. Karena masih dibutuhkan perbaikan, rancangan peraturan itu pun batal disahkan hari ini.