detikNews

Partai yang Dukung Revisi UU Punya Niat Bubarkan KPK

Revisi UU KPK tengah dibahas di DPR. Yang mencengangkan, dalam revisi itu KPK hanya akan bertahan 12 tahun setelah UU diundangkan.

Rabu, 07 Okt 2015 08:39 WIB

detikNews

Menyoal Angka 12 Tahun Usia KPK dalam Revisi UU yang Dibahas DPR

Direktur PUKAT UGM Zainal Arifin Muchtar heran bukan main darimana asal muasal batasan usia 12 tahun untuk KPK.

Rabu, 07 Okt 2015 07:00 WIB

detikNews

DPR Lantik 3 Wakil Rakyat Baru, Salah Satunya Pengganti Nusron Wahid

3 Anggota DPR baru dilantik di paripurna DPR hari ini. Salah satunya adalah pengganti Nusron Wahid, politikus Golkar yang kini jadi Kepala BNP2TKI.

Senin, 05 Okt 2015 16:45 WIB

detikNews

Begini Langkah Polda Metro Tangani Aduan PRT yang Diduga Dianiaya Anggota DPR

Polda Metro Jaya menerima laporan dari seorang pembantu rumah tangga (PRT) berinisial T. Dia mengaku dianiaya anggota DPR.

Senin, 05 Okt 2015 15:47 WIB

detikNews

Buka National Day Korsel, Dubes Tayoung: Saya Hafal Pancasila

Selain hafal Pancasila, dubes Korsel ini juga hafal lagu-lagu Indonesia. Lagu apa saja yang dia hafal?

Jumat, 02 Okt 2015 20:17 WIB

detikFinance

Menteri Rini: Hanya Proposal Kereta Cepat China yang Penuhi Syarat

Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan hanya proposal dari China yang memenuhi persyaratan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kamis, 01 Okt 2015 19:16 WIB

detikFinance

Pemerintah Sebut Banyak PHK di Industri Tekstil di Luar Perkiraan

Kemenperin mengakui gelombang PHK yang terjadi di sektor industri tekstil di luar perkiraan pemerintah.

Kamis, 01 Okt 2015 17:17 WIB

detikNews

BW Meminta Keadilan ke Presiden Jokowi

Bambang Widjojanto (BW), pimpinan KPK non aktif meminta keadilan kepada Presiden Jokowi.

Kamis, 01 Okt 2015 13:24 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Di Depan Saudi, Wibawa Indonesia di Bawah Afrika

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ada masalah komunikasi antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam menangani masalah seperti tragedi Mina.

Rabu, 30 Sep 2015 18:20 WIB

detikFinance

Selama Ada Subsidi Listrik, Pajak Lampu Tak Logis

Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikenakan pada setiap pembelian token atau pembayaran tagihan listrik, dianggap tidak logis.

Rabu, 30 Sep 2015 08:22 WIB