Penerapan sanksi perokok yang melanggar Perda No 5/2008 hingga saat ini dinilai belum efektif. Namun hal tersebut dibantah oleh Satpol PP Pemkot Surabaya. Menurut Satpol PP, berkas 8 orang pelanggar saat ini akan dilimpahkan ke pengadilan.

Perda tentang kawasan tanpa rokok sudah disosialisasikan selama 1 bulan. Namun, masih banyak masyarakat Surabaya yang tidak menghiraukan. Untuk itu Pemkot Surabaya meminta, agar warga menginternalisasi perda tersebut.

Penerapan perda anti rokok di Kota Surabaya nampaknya masih diacuhkan sebagian masyarakat. Pelanggaran yang jelas-jelas dilakukan ini entah karena belum tahu atau karena penerapan perda itu sendiri kurang tegas.

Peraturan daerah penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan hampir satu bulan, namun belum ada satu pun pelanggar yang diberikan sanksi tegas. Satpol PP sebagai penegak perda belum sepenuhnya menjalankan tugasnya.

Tidak maksimalnya penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) salah satunya disebabkan kurangnya penegak Perda Nomor 5 Tahun 2008.

Penerapan perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) nampaknya masih belum berjalan efektif. Terbukti, masih banyak ditemukan pelanggaran, dan belum adanya tindakan tegas dari Pemkot Surabaya.

Dishub Kota Surabaya mengakui belum sepenuhnya menyediakan ruang khusus merokok di terminal yang tersebar di Surabaya. Alasannya, anggaran membuat ruang khusus merokok menjadi kendala.

Organda Surabaya siap class action Pemkot Surabaya tentang perda rokok. Namun sosialisasi tersebut akan sia-sia, jika pemkot tidak menyediakan sarana dan prasarana.

Peraturan Daerah (Perda) yang ditelurkan Pemkot Surabaya tentang bebas asap rokok belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Seperti yang terlihat di Terminal Bratang. Masih banyak warga yang meroko di sembarang tempat.

Perda Kawasan Tanpa Rokok juga diapresiasi oleh hotel-hotel di Surabaya. Beberapa hotel mengaku tidak takut kehilangan tamu dengan penerapan Perda Bebas Rokok yang sudah diberlakukan.