Penceramah Ustad Yusuf Mansyur tertimpa musibah. Kediamannya di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, disatroni maling.

Di BAP IV, Tim 8 memaparkan hasil verifikasi melalui gelar perkara. Termasuk dalam BAB ini mengenai sangkaan pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sangkaan atas pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di halaman 15 - 23, Tim 8 menjabarkan tentang temuan-temuannya. Bab III yang terbagi menjadi tiga bagian ini berisi soal dugaan makelar kasus, dasar penyidikan Polri, sangkaan pemerasan oleh Bibit dan Chandra, dan terkait penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkait proses hukum atas Chandra dan Bibit, serta melakukan proses verifikasi melalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri oleh peneliti perkara dari Kejaksaan Agung.

SK Menhut atas dikeluarkannya izin perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) masih bermasalah. Lokasi izin perluasan itu masih banyak kejanggalan serta tumpang tindih dengan kawasan konservasi.

Salah satu tuduhan ke Bibit dan Chandra adalah penyalahgunaan wewenang. Kejagung enggan menjelaskan ke publik arti penyalahgunaan wewenang.

Jampidsus Marwan Effendy tampak semangat dalam raker Komisi III DPR. Saat menjelaskan kasus Bibit-Chandra, Marwan masih memakai istilah 'cekal' dan tidak menyinggung pasal 12 UU nomor 30/2002 tentang KPK.

Kasus penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK dimulai dari penggeledahan kantor PT Masaro Radiokom yang tidak disertai surat perintah. Namun hal itu ditangkis Bibit Samad Rianto.

Polri menjerat Chandra dan Bibit dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Tapi, apakah KPK pernah mencekal Anggoro? Ternyata  KPK tidak pernah melakukan cegah dan tangkal (cekal), tapi hanya mencegah.

Kisruh pengelolaan Tangkuban Perahu memasuki babak baru. Seiring bergantinya Menteri Kehutanan dari M.S Kaban ke Zulkifli Hasan, peluang pemda ikut mengelola Tangkuban Perahu terbuka lebar.