Kamis 5 November lalu sungguh hari penuh kejutan bagi Omi Komaria. Inisial suaminya yang telah almarhum, disebut Kapolri dalam kaitan kasus pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah. Omi yang kala itu berada di Washington DC syok.

Pukuafu Indah mengklaim sudah menjadi pemilik resmi 7% saham divestasi Newmont yang menjadi jatah tahun 2008 dengan nilai US$ 258 juta. Karena itu Pukuafu menganggap diveestasi saham Newmont tindakan kriminal.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri belum juga menanggapi somasi Tim Pembela Cak Nur. Terhadap hal ini, tim pembela akan segera menuntut Presiden SBY untuk mengganti Kapolri.

Tim pembela Keluarga Cak Nur telah mengajukan somasi yang harus dipenuhi Kapolri. Kapolri pun siap menghadapi somasi yang dilayang kepada dirinya terkait pemyebutan inisial 'N' beberapa waktu lalu dalam dengan Komisi III

Dalam raker sebelumnya, beberapa data terkait hubungan Cak Nur dengan kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang disampaikan Kapolri menuai kritik pedas. Komisi III mempertanyakan akurasi data yang dimiliki Kapolri saat itu.

Dua personel band Lyla harus bersiap diri menjalani proses hukum. Seorang pria bernama Bob Surya menggugat mereka ke pengadilan dengan nilai gugatan Rp 2 miliar atas tuduhan ingkar janji.

Kapolri  dinilai menyepelekan tuntutan keluarga dan pendukung (Alm) Nurcholis Madjid. Untuk itu, tim pembela resmi mengajukan somasi yang harus dipenuhi dalam waktu 3x24 jam.

Tim Pembela Keluarga Besar Nurcholis Madjid menunda penyampaian somasi kepada Kapolri. Mereka masih menunggu istri almarhum Cak Nur, Omi Komaria, yang masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Indonesia.

Penyebutan inisial N alias Nurcholis Madjid (Cak Nur) oleh Kapolri dalam rapat dengan Komisi III DPR ternyata berbuntut panjang. Para pembela keluarga Cak Nur akan menyampaikan somasi kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak mengerti penggunaan istilah "kriminalisasi" untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Presiden meminta hati-hati menggunakan istilah tersebut.