Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Menanggapi hal itu, Partai NasDem dan PPP mendukung sikap Jokowi.
DPR mengagendakan pengesahan KUHP baru pada 24 September menggantikan KUHP peninggalan penjajah Belanda. Sejumlah pasal tuai kontroversi. Berikut di antaranya.
Sekjen Koalisi Indonesia Kerja pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan hari ini. Pertemuan itu disebut membahas soal permasalahan Papua.
"Dari sisi tata krama kelembagaan tak tepat KPK undang Pansel datang ke KPK. Yang bisa mengundang Pansel itu hanya Presiden yang membentuknya," kata Arsul.
Fahri Hamzah menyatakan malu karena 74 tahun Imerdeka, tetapi masih memakai UU peninggalan penjajah Belanda. Padahal, DPR sudah berkali-kali kunker ke Eropa.