Koperasi Warteg (Kowarteg) menyambut gembira keputusan Fauzi Bowo yang menunda penandatangan Perda pajak 10 persen bagi warteg dan warung sejenisnya yang beromzet Rp 60 juta/tahun. Kowarteg meminta putusan itu segera dibatalkan.

Sampai saat ini baru 30 toko ritel di Indonesia yang ditunjuk melayani pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada turis asing atau VAT Refund

Direktorat Jenderal Pajak berencana menambah lima bandara lagi untuk penerapan program pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada turis asing atau VAT Refund bagi para turis asing di 2011.

Pelanggan warteg atau warung kecil lainnya harus bersiap-siap mengeluarkan uang lebih saat menyantap hidangan. Sebab pajak 10 persen akan rata diterapkan kepada pengusaha makanan beromzet Rp 60 juta setahun.

Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta berusaha menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik pajak restoran pada pengusaha warteg. Pemda diminta lebih mengejar perusahaan yang mempunyai pajak besar, ketimbang menarik upeti pada warteg, tempat makan wong cilik.

Ditjen Bea Cukai berencana memasang CCTV di ruang tempat penghitungan bea masuk. Hal itu dilakukan untuk menghindari 'transaksi gelap' antara masyarakat dan petugas bea cukai.

Salah satu wacana yang diusulkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yakni dengan membatasi pembelian kendaraan bermotor. Polda menilai pembatasan pembelian kendaraan bermotor telah mendesak saat ini.

Kantor Bea Cukai Riau-Sumatera Barat memusnahkan barang bukti hasil penangkapan minuman alkohol dari luar negeri senilai Rp 5,7 miliar. Miras illegal ini berpotensi merugikan negara sampai Rp 4 miliar.

Dirjen Pajak M Tjiptardjo menilai untuk mencegah kemacetan perlu menahan pertumbuhan kendaraan bermotor salah satunya dengan menaikkan pajak daerah.

Yang mencengangkan adalah saat makanannya diantar kami lihat di tagihan tersebut tertera Charge Tambahan berupa PPN 10% dan 'service charge' 8% (walaupun radius pengiriman dari Pisa Cafe ke rumah kami hanya 2 kilometer).