Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kedua kalinya mengembalikan berkas Chandra M Hamzah kepada Mabes Polri, Senin (9/11) malam. Namun, polisi tetap ngotot melengkapi berkas sesuai petunjuk Kejaksaan.

Langkah penyidik yang terus melanjutkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai akan melanggar hak asasi manusia. Presiden SBY diminta untuk tidak tingggal diam soal ini.

Kejaksaan ngotot membawa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Namun, untuk ketiga kalinya berkas Chandra dinilai belum cukup bukti.

Pimpinan Komisi III DPR kecewa berat. Setelah dikecam rakyat karena tidak kritis saat rapat kerja dengan Kapolri, kini pimpinan Komisi VIII  mengecam Tim 8. Mereka protes atas rekomendasi Tim 8.

Tim 8 menyimpulkan polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan pasal penyuapan maupun pemerasan. Dakwaan penyalahgunaan wewenang pun tidak bisa dipakai karena menggunakan pasal karet.

Tim 8 menyimpulkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak layak diajukan ke pengadilan. Namun, Tim 8 tidak ingin memaksakan kesimpulan ini agar diikuti oleh pihak Kejagung.

Tim 8 menyimpulkan penyidikan kasus pinpinan KPK nonaktif, Chandra dan Bibit dinyatakan tidak cukup bukti. Tim 8 telah menyerahkan surat rekomendasi ke Presiden SBY melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto, namun isinya rahasia.

Setelah bekerja keras selama seminggu, Tim 8 akhirnya menyimpulkan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Tim yang diketuai Adnan Buyung Nasution itu menilai seluruh fakta dan proses hukum Polri tidak cukup bukti.

Kejagung diimbau tidak memaksakan diri melimpahkan kasus 2 pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Bila bukti-buktinya lemah, Kejagung berhak menghentikan kasus dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Aksi dukungan kepada Polri dan Kejaksaan Agung juga berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Seratusan orang dari Forum Masyarakat Sadar Hukum (FMSH) Sumatera Utara (Sumut) mengecam intervensi terhadap kedua lembaga tersebut.