Ada pertanyaan yang kembali mengemuka. Bagaimanakah merumuskan istilah markus? Siapa-siapa saja yang termasuk kategori markus?

Siapa pun yang memiliki semangat antikorupsi sepakat bahwa jual beli perkara, tawar menawar pasal, pemerasan, penyuapan dan varian modus operandi mafia hukum harus diberantas.

Pihak-pihak yang terkait dalam rekaman penyadapan yang diputar di MK mulai berbenah diri pascapidato Presiden SBY. LPSK resmi menonaktifkan I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi.

Presiden sangat pintar. Itu kesan saya setelah mendengarkan pidato 20 menit Presiden SBY yang terasa sangat lama. Saya sebenarnya termasuk dalam kelompok orang-orang yang tidak sabar.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera membebastugaskan dua anggotanya yakni I Ktut Sudhiarsa dan Myra Diarsi. Penonaktifan tersebut karena keduanya diduga melanggar kode etik terkait kasus Anggodo Widjojo.

LPSK didesak membentuk komite etik. Langkah ini sangat diperlukan menyusul terungkapnya rekaman antara anggota LPSK Ketut Sudiharsa dan Anggodo Widjojo.

Presiden SBY diminta jangan ragu menyikapi rekomendasi Tim 8 atas kasus Bibit-Chandra. Ibaratnya, jika ada tumor di tubuh Polri dan Kejaksaan, lebih baik segera diamputasi.

Menyikapi rekomendasi Tim 8 yang telah diberikan kepada Presiden SBY 17 November lalu, LPSK akan segera menindaklanjutinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi lembaga yang 'tersangkut' kasus Bibit-Chandra ini.

Tim 8 telah merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan di institusi penegak hukum. LPSK siap merespons hal tersebut dengan membentuk dewan etik.

Tim 8 menilai profesionalisme penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih sangat kurang. Pasalnya, budaya 'Asal Bapak Senang' masih dominan terjadi.