Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini kembali mengumpulkan semua pimpinan lembaga tinggi negara. Pertemuan ini merupakan kali kedua setelah pada Oktober 2010 lalu, hal serupa juga dilakukan Presiden di Gedung DPR.

BPK menyerahkan posisi anggota yang kosong kepada DPR. Satu posisi anggota BPK kosong karena M Nurlif resmi dinon-aktifkan terkait kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom.

KPK sudah mengirimkan surat menanggapi keputusan Komisi III DPR yang menolak kehadiran Chandra-Bibit . KPK mempertanyakan dasar hukum penolakan Chandra-Bibit dan menyampaikan tidak bisa hadir dalam RDP hari ini.

Kemendiknas menargetkan dapat menuntaskan kasus dugaan penyimpangan anggaran pendidikan sebesar Rp 2,3 triliun pada Maret mendatang. Tim kerja dibentuk untuk menelusuri keberadaan dana tersebut sekaligus mengembalikannya kepada kas negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dana yang tidak jelas di Kemendiknas senilai Rp 2,3 triliun pada 2009. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengakui ada penyimpangan, namun belum tentu ada penyelewengan.

Kementerian Agama mengklaim penggunaan dana APBN sebesar Rp 200 miliar untuk kepentingan haji transparan dan tepat sasaran. Transparansi itu diindikasikan dari audit berkala yang dilakukan pemerintah pusat.

Anggota BPK T.M Nurlif resmi dinon-aktifkan dari jabatannya, setelah KPK menetapkan mantan anggota DPR itu sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI.

BPK menemukan adanya dana yang tidak jelas di Kemendiknas senilai Rp 2,3 triliun pada 2009. Mendiknas Mohammad Nuh bertekad untuk menindaklanjuti laporan hasil audit itu.

Terdakwa kasus dugaan korupsi, Priana Wirasaputra, menilai dakwaan jaksa penuntut umum terhadap dirinya tidak cermat. Priana yang kini menjabat Kadisparbud Kota Bandung menyampaikan eksepsi dalam sidang di PN Bandung.

BPK tidak lagi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan di situs resmi mereka. Padahal pemuatanLHP  itu penting agar publik bisa ikut mengawasi setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK.