Mahkamah Agung (MA) mulai menelusuri adanya dugaan beberapa hakim yang kerap bolak-balik Singapura dalam sehari. Sebenarnya apa yang salah ketika hakim pergi ke luar negeri?

KY menyatakan keberadaan Dewan Etik MK pasca ditetapkannya Perpu Penyelamatan MK akan ditentukan bulan ini. Muncul wacana untuk meleburkan Dewan Etik dengan MKHK.

Sekjend MK Janedjri M Gaffar enggan mengomentari keberadaan Dewan Etik pasca berlakunya UU Penyelamatan MK. Padahal MA sudah memilih tiga anggota Dewan Etik MK.

Pasca berlakunya Perpu Penyelamatan MK menjadi UU, MK dan KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Ada dua poin yang akhirnya disepakati antara dua lembaga tinggi negara itu.

Hakim perempuan PN Muara Tebo, berinisial ES dilaporkan berselingkuh dengan rekan seprofesinya yakni hakim MA. Keduanya dipanggil ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketua MA Hatta Ali menyatakan kesejahteraan hakim agung masih kurang sesuai dibandingkan beban dan tanggung jawabnya. KY menyarankan seharusnya gaji hakim agung Rp 200 juta per bulan.

Ketua MA Hatta Ali dengan senyum lebar menyebut MA di masa kepemimpinannya menorehkan sejarah baru yaitu mengadili jumlah perkara paling banyak sepanjang MA berdiri. Total 15.556 perkara.

Komisi Yudisial (KY) melansir ada hakim yang kerap bolak-balik Jakarta Singapura. Mahkamah Agung (MA) berjanji untuk menelusuri temuan tersebut.

Presiden SBY mencabut 2 Perpres Nomor 105 dan 106 tahun 2013 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara yang dapat fasilitas berobat gratis ke luar negeri. Langkah SBY itu dipuji sekaligus dikritik.  

PDIP termasuk pihak yang bersuara paling keras terhadap penerbitan Perpres No. 105/2013 dan Perpres No. 106/2013 soal pelayanan kesehatan paripurna bagi pejabat negara dan keluarganya. PDIP pun bersyukur akhirnya Presiden SBY mencabut Perpres itu.