MA mengingatkan hakim ad hoc yang berlatar belakang advokat untuk mengubah jiwanya. Jika sebelumnya berprofesi sebagai pembela, maka setelah menjadi hakim harus mempunyai jiwa seorang pengadil.

Polri diminta menujukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tidak menghalangi penyidik KPK dalam melakukan penyitaan dokumen. 

3 LSM yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi yakni ICW, Imparsial dan YLBHI, mengecam aksi polisi yang menghalangi pengumpulan barang bukti KPK di Korlantas.

APBD rawan penyelewengan. Salah satunya temuan KPK pada 2007-2008 ada kepala daerah yang menggunakan anggaran negara untuk main seks. Mencegah peristiwa seperti itu terulang, Kemendagri harus tegas.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan data transaksi mencurigakan anggota Banggar DPR yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu menguatkan bahwa Banggar DPR adalah sarang transaksional korupsi.

Kemenkum HAM akan merekrut 2.839 CPNS. Ombudsman dan ICW pun membuka posko pelaporan pelanggaran untuk menghindari praktik kecurangan, pungli dan korupsi dalam rekrutmen tersebut.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin berharap pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi yang ia pimpin dapat berlangsung jujur dan terbuka.

Memasuki putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubenur DKI Jakarta, isu SARA makin memanas di antara kedua kandidat cagub dan cawagub. Jaringan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR) setidaknya menemukan 10 isu SARA yang menyerang pasangan Foke dan Jokowi.

Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran pertama menyisakan pekerjaan rumah bagi Panwaslu DKI. Dalam fungsinya sebagai pemonitor, Bawaslu RI mempertanyakan fungsi pengawasan yang telah dilakukan Panwaslu DKI.

Banyaknya koruptor yang tak mau lepas dari jabatannya sebagai kepala daerah membuat kalangan aktivis LSM bergerak. Mereka mengajukan judicial review ke MK.