Wanda mendukung pasangan Jokowi-JK, padahal partainya mendukung Prabowo-Hatta. Ia menerima surat pemecatan pada 12 September 2014. Padahal sikap politik berbeda juga ditunjukkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga kader PAN.

Wilayah Kota Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan warga Jakarta, Tangerang dan Bekasi sebagai lokasi tujuan wisata. Mencegah macet di akhir pekan, pelat B akan dilarang masuk.

Pembahasan Peraturan Tata Tertib (Tatib) lewat rapat paripurna DPR berlangsung alot. Kubu Jokowi-JK menolak pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna hari ini, sementara kubu Koalisi Merah Putih ingin agar peraturan ini segera disahkan.‎

Ketua DPP PAN bidang Komunikasi dan Politik Bima Arya berbeda pandangan dengan partainya soal RUU Pilkada. Namun baginya, beda pendapat itu bukan berarti harus mundur dari partai.

Formasi baru Wali Kota Bogor Bima Arya dalam menjalankan roda pemerintahan kota telah dibentuk. Sebanyak 29 pimpinan SKPD akan dilantik secara langsung oleh Bima Arya di Kebun Raya Bogor pada Senin (15/9/2014) pagi.

Walikota Bogor Bima Arya berbeda pendapat dengan sikap parpol tempat ia bernaung, PAN. Perbedaan sikap itu terkait RUU Pilkada, Bima lebih memilih kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

The Habibie Center memberikan pernyataan sikap terkait pemilihan kepala daerah di RUU Pilkada. The Habibie Center yakin pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah yang terbaik. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mendengar aspirasi dari para kepala daerah yang berbondong-bondong menolak Pilkada via DPRD. Aspirasi itu akan dipertimbangkan semua guna mencari solusi terbaik.

"Oh untuk Bima Arya saya briefing juga. Saya bilang, mas Bima, anda jangan khawatir, kalau anda bagus nanti akan dipilih DPRD. itu saja," kata Amien seusai rapat di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan tak etis untuk menarik diri dari proses legislasi RUU Pilkada di DPR. Apapun hasil akhirnya nanti, baik Pilkada‎ langsung ataupun Pilkada tak langsung alias lewat DPRD, Kemendagri mengaku sudah menyiapkan formula untuk mengatasi risiko korupsi yang membayangi.