Presidium Alumni 212 mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi soal terjadinya pelanggaran HAM terhadap ulama di masa pemerintahan Joko Widodo.
Bamsoet menilai gagasan memasukkan kewenangan TNI dalam memberantas terorisme sebagai langkah mundur. Ini juga merusak kebijakan kontraterorisme ala Jokowi.
Sejak dibahas di DPR pada 2016, ada sejumlah pasal dalam RUU Terorisme ini yang menjadi kontroversi, baik di DPR maupun masyarakat. Apa saja? Baca di sini:
Pada 3-5 Mei, Indonesia memaparkan capaian atas kondisi HAM di Tanah Air di sidang Dewan HAM PBB yang ke- 27 di Geneva dalam forum Universal Periodic Review.