Anggota DPR tak mau disalahkan karena berwisata dan berbelanja saat studi banding ke luar negeri. Mereka menilai wajar jika kunjungan kerja ke luar negeri diselingi dengan jalan-jalan.

Intensitas kunjungan kerja Presiden SBY ke luar negeri memang lebih tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya. Tetapi nilai biaya tiap perjalanannya lebih efisien, sebab sudah ada pemangkasan.

Frekuensi rata-rata lawatan Presiden SBY ke luar negeri lebih tinggi dibandingkan Presiden Megawati. Tapi semua kunjungan SBY ke luar negeri dilaksanakan secara selektif, efisien dan produktif.

BKPM merekomendasikan pemberian insentif pajak atau tax holiday terhadap Sasol Synfuels International (Sasol) perusahaan asal Afrika Selatan yang berencana berinvestasi US$ 10 miliar.

Sejumlah anggota Komisi III DPR akan melakukan studi banding tentang program keimigrasian di Inggris. Selama hampir seminggu di sana, mereka akan menginap di Hotel Marriott Heathrow, London.

Anggaran studi banding DPR meningkat tajam. Namun hasilnya, hampir tidak terlihat. Saat studi banding, para anggota dewan itu dinilai hanya 30 persen bekerja, sisanya 70 persen untuk senang-senang.

Anggaran perjalanan dinas Presiden, pejabat negara dan DPR mencapai Rp 19,5 triliun pada tahun 2010. Jumlah yang tidak sedikit. Nah, bagaimana menghemat anggaran perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas kerja?

Para politisi Senayan tidak terima jika kunjungan kerja mereka ke luar negeri, terus dipersoalkan. Menurut mereka, tidak hanya DPR yang sering pergi. Lembaga pemerintah juga sering melakukan itu, termasuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, tidak mau berkomentar banyak saat dimintai tanggapannya soal pelesiran anggota DPR dan DPD ke luar negeri dalam rangka membuat undang-undang. Bagi Hatta yang terpenting adalah kunjungan itu harus mempunyai hasil.

Panitia Kerja RUU Keimigrasian Komisi III DPR akan berangkat ke Inggris dan Kanada pada Selasa mendatang. Meski keberangkatan tinggal 3 hari lagi, namun rencana itu kian tidak jelas. DPR malah terkesan saling lempar tanggung jawab.