Pengacara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto belum bisa menerima alasan hukum dihentikannya kasus kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Bagi Kejaksaan, beda pendapat dalam dunia hukum adalah yang biasa.

Mantan anggota Tim 8 Amir Syamsuddin menyambut positif rencana penerbitan SKPP atas kasus Chandra dan Bibit lebih cepat dari ketentuan perundang-undangan. Kejaksaan dinilainya telah merespons apa yang disikapi oleh masyarakat.

Wakil Ketua nonaktif KPK Bibit Samad Rianto beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Pada pelimpahan tahap dua ini, empat orang penyidik akan mengawal Bibit ke Kejari.

Artalita Suryani ditanya wartawan tentang Ong Yuliana Gunawan hingga soal markus. Ayin pun mengaku tak mengenal Ong Yuliana, wanita yang tersadap dalam rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan berkasnya akan dilimpahkan ke Kejari Jaksel. Sebelum dilimpahkan, Chandra mampir ke KPK lebih dulu.

"Dengan keputusan ini pimpinan KPK tidak akan mudah diberhentikan di tengah jalan atau dikriminalisasikan," ujar Chandra Hamzah tentang putusan MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Bibit dan Chandra atas judicial review UU KPK pasal 32 ayat 1 huruf c soal pemberhentian tetap pimpinan KPK.

Karena mafia hukum bukan barang asing bagi kita, maka saya mengucapkan selamat datang kepada Anda di kuis yang saya pandu. Ada 10 pertanyaan yang harus Anda jawab di sini. Simak baik-baik.

Dalam kasus Century, sikap SBY jelas, yaitu meminta kasus itu dibedah. Sedangkan dalam kasus Bibit dan Chandra, SBY meminta agar polisi dan jaksa tidak melanjutkan kasus itu. Berikut pidato SBY selengkapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan gerakan pemberantasan mafia hukum yang menjadi penyakit kronis dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk menumpas habis para mafia hukum tersebut, SBY membentuk Satuan Tugas (Satgas).