Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Pemerintah Janji Tambah 1 Juta Hektar Lahan Padi

detikFinance

Pemerintah Janji Tambah 1 Juta Hektar Lahan Padi

Pemerintah memastikan akan mengalokasikan tambahan lahan pertanian khususnya untuk 3 komoditas pangan sebanyak 2 juta hektar. Untuk padi direncanakan sebanyak 1 juta hektar.
Jumat, 07 Jan 2011 20:35 WIB
Komisi Informasi, Barisan Baru Lawan Korupsi

Komisi Informasi, Barisan Baru Lawan Korupsi

Komisi Informasi mempunyai fungsi strategis dalam mencegah korupsi. Pejabat publik tidak bisa berkilah lagi soal informasi publik, penggunaan dana negara. Namun putusannya masih bisa dibanding di lembaga peradilan.
Senin, 03 Jan 2011 16:55 WIB
Isi Lengkap Draft RUU Keistimewaan DI Yogyakarta

detikNews

Isi Lengkap Draft RUU Keistimewaan DI Yogyakarta

Pemerintah telah secara resmi menyerahkan draft RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) kepada DPR, Kamis (16/12/2010). Berikut isi lengkap draft RUU tersebut.
Kamis, 16 Des 2010 21:33 WIB
Masih Ada 125 Kasus Sengketa Tanah di Jakarta

detikNews

Masih Ada 125 Kasus Sengketa Tanah di Jakarta

Ada 125 kasus sengketa tanah di Jakarta yang belum kelar. Pada tahun 2011 nanti, pemerintah menargetkan separuh dari tumpukan kasus ini akan selesai.
Minggu, 12 Des 2010 11:50 WIB
Merayakan Perjuangan 1 Sura di Batang

detikNews

Merayakan Perjuangan 1 Sura di Batang

Bunyi kompor dan ribut suara penggorengan itu perlahan menghilang seiring senja yang mulai tenggelam di Desa Tumbrep, Bandar, Batang, Jawa Tengah. Dua ratus ekor ayam dan 3 kwintal beras menjadi olahan ibu-ibu Omah Tani untuk memperingati HUT ke-12 organisasi tani tersebut yang jatuh tiap 1 Muharam atau 1 Sura.
Rabu, 08 Des 2010 10:30 WIB
Jalan Tengah Keistimewaan Yogyakarta Versi UGM

detikNews

Jalan Tengah Keistimewaan Yogyakarta Versi UGM

Fisipol UGM pernah membuat kajian untuk mengatasi polemik keistimewaan Yogyakarta. Dalam kajian tersebut pada 2007 dalam bentuk RUU itu, Sultan dan Paku Alam diposisikan sebagai penyatuan antara Keraton dengan pemerintahan.
Selasa, 30 Nov 2010 12:12 WIB