Partai Demokrat mengingatkan Partai Golkar untuk berhenti mendorong interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah terkait diplomasi dengan Malaysia. Dorongan tersebut dianggap tidak senada dengan semangat koalisi.

Fraksi Partai Demokrat setuju dengan wacana pakta integritas (kontrak politik) yang diberikan kepada calon pimpinan KPK ke depan. Namun, pakta itu harus secara umum, tidak kasus per kasus.

Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan aturan mudik bagi warga Jakarta yang akan pulang kampung menggunakan sepeda motor. Jika motor bermuatan lebih, polisi tidak segan-segan akan menilang.

Dorongan penghapusan grasi dan remisi untuk koruptor harus diimbangi dengan peningkatan hukuman untuk koruptor. Hukuman yang berat memperkecil peluang koruptor untuk menikmati grasi ataupun remisi hingga bebas.

Fraksi Partai Demokrat (FDP) membantah tudingan kalau RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan dimanfaatkan pemerintah untuk menguasai PPATK dan KPK.

PKS menyebut-nyebut Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum akan maju menjadi Capres 2014. Komentar itu tidak dianggap sinis oleh PD. Partai yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu malah menganggap PKS sangat simpatik kepada PD.

Ketua FPD DPR Jafar Hafsah mengumumkan susunan pimpinan Fraksi Partai Demokrat (FPD). Dari 148 anggota PD yang ada di parlemen, 36 orang masuk dalam susunan pengurus fraksi, dan 9 orang menjadi penasehat fraksi.

Partai Demokrat akhirnya memilih Saan Mustopa menjadi Sekretaris FPD DPR. Masuknya Saan ke dalam struktur fraksi menambah daftar tim sukses Anas Urbaningrum di dalam posisi elite di PD.

Partai Demokrat (PD) tidak akan memberikan dukungan kepada Hatta Rajasa, jika yang bersangkutan maju dalam Pilpres 2014. PD akan mencalonkan capres dari internal PD sendiri.

Dari perebutan HKTI oleh politisi maka justru membuat anggota, para petani, yang nasibnya seharusnya diperjuangkan justru semakin diabaikan. Harus diakui secara jujur bahwa kontribusi HKTI terhadap nasib petani selama ini sangat minim.