Jokowi hari ini rencananya akan menggelar rapim bersama dengan Wakilnya Ahok dan jajaran SKPD. Rapim tersebut membahas soal anggaran pemerintah provinsi DKI tahun 2013.

Langkah Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang jalan-jalan ke lapangan untuk melihat persoalan dinilai sebagai terobosan baru. Jokowi juga beritikad baik untuk menjemput bola mencari tahu kekhawatiran warga.

Pelantikan Jokowi-Ahok akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2012. DPRD DKI mengatakan, acara tersebut akan dilaksanakan secara sederhana dengan menelan biaya sebesar Rp 500 juta.

Anggaran pelantikan gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo, yang sedianya telah ditetapkan sebesar Rp 499 juta, akan mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp 550 juta.

Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra) menyebutkan Riau urutan ke 9 provinsi terkorup di Indonesia. DPRD Riau minta Fitra untuk membuktikan hal itu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap data provinsi terkorup di Indonesia. Hasilnya tak berbeda dengan yang diungkap PPATK beberapa waktu lalu, DKI Jakarta tetap provinsi terkorup.

Meski hanya didukung PDIP dan Gerindra, Joko Widodo (Jokowi) sukses memenangi Pilgub DKI. Jokowi diyakini bisa menaklukkan DPRD DKI yang didominasi parpol koalisi pendukung eks gubernur DKI Fauzi Bowo alias Foke, untuk memuluskan program-programnya nanti.

DPRD DKI Jakarta, akhirnya menurunkan anggaran pelantikan gubernur baru DKI Jakarta menjadi Rp 499.407.000. Angka tersebut didapat setelah rapat antara Sekwan bersama Rapat Komisi A DPRD DKI sebanyak dua kali.

Di dalam anggaran APBD DKI Jakarta, biaya pelantikan gubernur baru periode 2012-2017 disebutkan sebesar Rp 822 juta. DPRD DKI pun kemudian memangkasnya menjadi Rp 620 juta, namun angka ini juga masih dianggap tinggi oleh Fraksi PDIP DPRD DKI.

Biaya pelantikan gubernur baru DKI Jakarta 2012-2017 sebesar Rp 822 juta, dinilai masih terlalu besar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun melakukan upaya untuk menekan angka tersebut.