Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa.

Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan doktor palsu dan pemecatan staf. Pelapor adalah staf yang dipecat, perempuan cantik bernama Denti Noviany Sari.

Anggota DPR dari Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan ini terkait gelar doktor milik Frans yang diduga palsu.

Praktik jual-beli ijazah palsu akhirnya terkuak dilakukan oleh 18 kampus di Jabodetabek dan NTT. Ketua DPR Setya Novanto pun mewanti-wanti manakala ada anggota dewan yang ijazahnya abal-abal.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal prahara anggota DPR dari Fraksi PKB Krisna Mukti. Fahri mempersilakan pihak istri Krisna, Devi Nurmayanti, melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan jika memang ada keberatan terkait sikap Krisna.

Beberapa hari ini anggota DPR dari Fraksi PKB Krisna Mukti ramai diperbincangkan terkait kisruh rumah tangganya.

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas perkelahian yang terjadi antara sesama anggota Komisi VII DPR saat rapat kerja beberapa waktu lalu.

Selain menerbitkan SK tentang perubahan penempatan anggota di komisi-komisi, pimpinan DPR juga menerbitkan SK perubahan untuk badan-badan dan mahkamah di DPR. Di dalamnya, mengamini rotasi loyalis Agung Laksono, atas usul fraksi yang dipegang loyalis Aburizal.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) sengaja membuat pendukung Agung Laksono di Dewan Perwakilan Rakyat tak nyaman. Sejumlah anggota Fraksi Golkar pendukung Agung di DPR digeser.

Anggota komisi IV asal PDIP Adriansyah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap izin tambang di Kalimantan ‎Selatan. PDIP memastikan akan memberhentikan Adriansyah dari DPR.