Satu persatu MA berhasil membebaskan mereka yang hanya jadi korban rekayasa perkara pihak kepolisian. Kompolnas menilai jaksa juga harusnya bertanggung jawab terkait banyaknya rekayasa ini.

Kompolnas rajin menyoroti perkembangan kasus kematian Sisca Yofie, namun selama ini tidak menyentuh proses persidangannya di PN Bandung. Kompolnas mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya persidangan perkara tersebut.

Keluarga mendiang Sisca Yofie mengadu kepada Kompolnas karena kecewa terhadap persidangan digelar di PN Bandung. Keluarga Sisca mempertanyakan soal barang bukti yang tidak disampaikan polisi saat proses pengadilan. Apa respons Kompolnas?

Kompolnas menyambangi Mapolda Jabar guna mengecek kasus dugaan penyiksaan terhadap pembantu di Bogor yang dilakukan M, istri Brigjen (Purn) MS. Kompolnas berjanji sore ini hasil klarifikasi secepatnya disampaikan. 

Vonis dua tahun Aiptu Labora Sitorus kejutkan banyak pihak, termasuk Komisi Kepolisian Nasional. Namun Kompolnas menyatakan vonis bukan berarti kasus ini selesai.

Badan Legislatif (Baleg) DPR berencana merumuskan Rancangan Undang-undang Kepolisian. Namun terjadi perdebatan mengenai posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden, atau apakah nantinya Polri berada di bawah Kementerian.

UU Penyelamatan MK telah dihapus lewat putusan MK sendiri. PDIP mendukung putusan itu. Namun PDIP tetap memandang perlu adanya pengawasan eksternal terhadap MK.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertandang ke tempat wakil rakyat di Senayan, Selasa (11/2). Kedatangan komisioner Kompolnas disambut langsung Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

PN Muaro membongkar rekayasa narkoba yang dilakukan Polres Dharmasraya kepada Syukri, Amin dan Yanto karena proses penangkapan dan penyidikan melanggar hukum. Proses penyusutan kasus ini tak lepas dari peran atasannya.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakuakan pertemuan dengan LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Hal yang dibahas dalam pertemuan kedua lembaga tersebut yaitu terkait hak asasi tersangka.