KPU akan memastikan nasib Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Sutiyoso di Pemilu 2014 pada Senin pekan depa.

DKPP menggelar sidang pertama dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU. Sidang ini digelar atas aduan dari Bawaslu dan sejumlah petinggi parpol tentang penolakan KPU terhadap keputusan Bawaslu.

Ketua Umum PKPI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yakin KPU akan mengikuti putusan PT TUN dan meloloskan partainya ke Pemilu 2014. Bang Yos menduga partainya akan dapat nomor urut paling ujung, nomor 15.

Pengadilan membacakan putusan nasib PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Namun, sidang tertunda karena ada 5 halaman naskah putusan yang belum terprint.

"Kami menghormati langkah Bawaslu, dan selanjutnya kami menanti respon DKPP," kata ketua KPU Husni Kamil Manik kepada detikcom, Rabu (20/3/2013).

Rekomendasi Bawaslu agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Pemilu 2014 tak digubris. Bawaslu pun melaporkan 7 komisioner KPU ke pengadilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi langkah KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Pemilu 2014. Namun Bawaslu juga meminta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperlakukan sama oleh KPU.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong agar KPU meloloskan PKPI dan PBB untuk mengikuti Pemilu 2014. Jika tidak, Bawaslu khawatir persiapan pemilu akan terganggu.

KPU masih belum merespon putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan Partai Bulan Bintang masuk menjadi peserta Pemilu 2014. Jika KPU maju kasasi, persiapan pemilu pun diprediksi bisa molor.

KPU belum menggelar rapat pleno menyikapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan PBB layak menjadi peserta Pemilu 2014. KPU masih menunggu salinan putusan dari pengadilan.