Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman heran kasus kematian Mei Mei belasan tahun tak terungkap. Ia pun mendesak Polrestabes Bandung mengusut sampai tuntas kasus kematian Mei Mei.

Yusup Sukandar (68) tak menyerah begitu saja mencari keadilan bagi adiknya Kwo Mei Ing (41) yang tewas diduga dibunuh pada 30 Agustus 1998 silam. Berbagai cara ia lakukan, mulai mendatangi Polda Jabar terus menerus, menyurati presiden SBY hingga melapor ke Kompolnas.

Kasusnya memang sudah lama. Hampir 16 tahun lalu. Tapi keluarga terus berjuang karena merasa ada kejanggalan. Polisi akhirnya membuka lembaran baru, akan memeriksa ulang kasus kematian Kwo Mei Ing atau Mei Mei.

Di sisa umurnya, Yusup Sukandar (68) terus mencari keadilan untuk adik perempuannya, Kwo Mei Ing atau Mei Mei. Kematian Mei Mei diduga direkayasa. Beragam cara sudah ia lakukan, termasuk menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usianya hampir kepala tujuh. Namun fisiknya masih terlihat bugar. Yusup Sukandar (68), tanpa lelah terus mencari keadilan bagi adiknya, Kwo Mei Ing atau Mei Mei yang tewas mengenaskan 15 tahun lalu. Keluarga meyakini kematian Mei Mei direkayasa dan hingga kini pembunuhnya berkeliaran bebas.

Pengawasan kepolisian yang tidak bersifat mengikat, menjadikan peran Kompolnas bak macan tidak bertaring. Kompolnas mengusulkan adanya kewenangan mengikat terhadap rekomendasi yang ditelurkan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan lembaga lain seperti KY, MA, PPATK, Kompolnas dan Kejaksaan juga dilibatkan secara substansial dalam pembahasan RUU KUHAP di DPR. Namun ternyata baru sosialisasi yang dilakukan kepada PPATK.

Pembahasan RUU KUHAP di DPR diterpa isu pelemahan KPK walau pemerintah dan para anggota dewan membantahnya. KPK pun berharap ada lembaga hukum lain yang dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHAP, salah satunya KY.

Pembahasan RUU KUHAP yang tengah digodok DPR melibatkan Mahkamah Agung. Namun ternyata waktu yang diberikan untuk pemeriksaan draft tersebut sangat singkat.

KPK menjadi salah satu pihak yang bisa menjadi korban jika RUU KUHAP yang akan dibahas saat ini, diketok menjadi undang-undang. Lembaga antikorupsi ini meminta dilibatkan dalam pembahasan, termasuk juga penegak-penegak hukum lain.