Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menyoroti keluhan masyarakat soal praktik percaloan. Kepala BPN Hendarman Supandji menyatakan bahwa BPN telah menggandeng KPK. 

Eks Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua mendatangi Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk mengadu soal pendudukan lahan. Kepada Ahok, Inggard mengaku lahannya ditempati warga dan oknum TNI tanpa izin.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono mengakui pernah diperintah Anas Urbaningrum dan M Nazaruddin untuk mengurus SK hak pakai tanah di Hambalang.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) punya standar dalam pengurusan sertifikat tanah. Sesuai SOP mereka mengurus sertifikat tanah itu maksimal 90 hari. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) kerap menuai kritik. Salah satunya kadang ada sertifikat ganda di suatu tanah. Nah, BPN mempunyai alasan soal munculnya sertifikat ganda itu. 

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat memberi pernyataan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibubarkan. Kepala Kantor Wilayah DKI BPN RI Djamaluddin telah menemui Ahok untuk meluruskan pernyataan tersebut.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan tugas pertanahan adalah urusan pemerintah pusat. Namun ada 9 hal yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan diri ingin jadi kementerian agraria. BPN mengusulkan hal tersebut dalam RUU Pertanahan.

Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan BPN lebih baik diganti menjadi dinas pertanahan. Hal ini karena Ahok mengeluhkan banyaknya bangunan di bantaran sungai dan beberapa memiliki sertifikat.

Mantan pejabat tinggi di BPN dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor. Saksi mengungkapkan bagaimana peran Anas Urbaningrum dan Ignatius Mulyono dalam mengurusi SK hak pakai tanah di Hambalang.