Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) periode 2015-2020 resmi dilantik hari ini.

Menkum HAM Yasonna Laoly rapat dengan Baleg DPR membahas penambahan RUU di Prolegnas.

Kinerja anggota dewan periode 2014-2019 menjadi sorotan karena minimnya pencapaian penyelesaian rancangan undang-undang (RUU). Belum ada satu dari 37 RUU yang menjadi prioritas di prolegnas tahun 2014-2015.

Pemerintah sudah menyerahkan draf RUU KUHP ke DPR dan akan mulai membahasnya. Menkum HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa RUU ini tak mungkin selesai tahun ini.

Rancangan JPSK sempat mandek dalam pembahasan di DPR. Komisi XI DPR mendesak Kementrian Keuangan segera merampungkan rancangan ini supaya bisa segera dibahas.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri peringatan dua tahun wafatnya eks Ketua MPR Taufiq Kiemas. Zulkifli mengenang jasa suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan pesimistis RUU KUHP selesai dibahas pada tahun 2015.

Selain Partai Golkar, sengkarut dualisme kepengurusan partai politik menjelang Pilkada juga menimpa PPP‎. Bahkan, PPP belum ada upaya islah atau perdamaian yang saat ini masih bertarung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Perjalanan mengupayakan dwi kewarganegaraan masih panjang. Meski sudah masuk Prolegnas, belum ada kepastian kapan RUU tersebut akan dibahas oleh DPR mengingat Prolegnas memiliki rentang waktu 5 tahun (2014-2019).

Gerakan petisi yang meminta DPR merevisi UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bergerak luas setelah mencuat kasus penyelundupan kakatua jambul kuning dalam botol minuman.