Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah mengklaim sudah siap mengatasi dampak kebijakan ini, terutama bagi masyarakat miskin.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dinilai masih perlu banyak perbaikan. Salah satunya soal daftar penerima yang dirasa tumpang tindih.

Pemerintah kini tidak lagi memberikan bantuan sosial ke warga miskin secara tunai dan langsung, melainkan menggunakan kartu. Menurut pemerintah, penyaluran bantuan sosial menggunakan kartu akan lebih tepat sasaran.

Pemerintahan Jokowi-JK meluncurkan bantuan berupa sejumlah kartu melalui program Keluarga Sejahtera. Berbeda dengan BLT yang harus diambil langsung, bantuan ini menggunakan SIM Card di HP.

Penyaluran Dana bantuan untuk warga layaknya BLT di era pemerintahan Jokowi JK dibuat berbeda. Kini, bantuan itu akan diterima berikut pemberitahuannya melalui nomor telepon yang juga berfungsi sebagai nomor rekening. 

Kalangan investor menyambut positif program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal program KIS, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kalangan pengusaha mendukung langkah pemerintahan baru pimpinan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi. Kenaikan harga berkisar Rp 2.000-Rp 3.000/liter.

Pemerintah akan membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar pada 7 November 2014. Ini salah satu program kompensasi mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah saat ini tengah menggodok penyaluran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta Kartu Keluarga Sejahtera. Langkah ini dilakukan sebelum mengalihkan subsidi BBM, yang kemungkinan dilakukan dengan kenaikan harga.

Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak perlu menunggu penyaluran kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat.