detiksearch

detikFinance

Sumbang APBN Rp 1 Triliun/Tahun, BPH Migas: Kok Malah Mau Dibubarin?

Pemerintah berencana meninjau kembali keberadaan BPH Migas, salah satu tujuannya untuk merampingkan proses perizinan industri di sektor migas di tanah air.

Sabtu, 11 Apr 2015 12:42 WIB

detikNews

Alasan Para Hakim Agung 'Membonsai' KY karena Mendegradasi Peran Ikahi

Para hakim agung yang tergabung dalam Ikahi menolak peran KY dalam menyeleksi hakim dengan mengajukan gugatan ke MK. Mereka adalah hakim agung Imam Soebchi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius dan Burhan Dahlan.

Selasa, 07 Apr 2015 15:31 WIB

detikNews

Hakim Agung Gayus Pilih Berseberangan dengan Rekannya yang 'Membonsai' KY

Para hakim agung hendak 'membonsai' kewenangan KY dengan menggugat ke MK. Namun hakim agung Gayus Lumbuun memilih berseberangan dengan rekannya dan tetap mendukung KY sesuai UUD 1945 dan UU.

Kamis, 02 Apr 2015 07:53 WIB

detikHealth

Ahli Mikrobiologi: Bakteri di Es Sebabkan Diare, Zat Kimianya Picu Kanker

Beberapa waktu lalu diberitakan pabrik es balok di kawasan Cakung, Jakarta Timur, disegel aparat keamanan lantaran ada konsumen yang keracunan. Disebutkan, air pembuat es balok tersebut merupakan air dari sungai dan telah dicampur zat kimia yang berbahaya bila dikonsumsi.

Selasa, 31 Mar 2015 11:31 WIB

detikNews

Duh! PN Banda Aceh Sempat Menolak Pendaftaran Gugatan Judicial Review ke MA

Selain tidak transparan, proses judicial review di Mahkamah Agung (MA) ternyata juga kurang sosialisasi di internal pengadilan. Hal ini diungkapkan warga Aceh Safaruddin yang menguji qanun atas UU.

Jumat, 27 Mar 2015 17:10 WIB

detikNews

Warga Aceh Keluhkan Judicial Review di MA yang Tertutup

Warga Aceh, Safaruddin, mengeluhkan proses judicial review di Mahkamah Agung (MA) yang tertutup dan tidak transparan. Saat ini proses yang tidak transparan itu tengah digugat ke MK.

Jumat, 27 Mar 2015 11:32 WIB

Majalah Detik

Utak-atik Aturan Remisi

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Selasa, 24 Mar 2015 06:47 WIB

Utak-atik Aturan Remisi

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Senin, 23 Mar 2015 16:22 WIB

Majalah Detik

Utak-atik Aturan Remisi

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Jumat, 20 Mar 2015 17:04 WIB

detikInet

Gugatan Pungutan Internet Ditolak, APJII: Tak Masalah

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) boleh jadi kecewa dengan ditolaknya gugatan uji materi yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun meski kalah, APJII mengaku tak masalah.

Kamis, 19 Mar 2015 18:53 WIB

Filter

detikFinance

detikNews

detikNews

detikHealth

detikNews

detikNews

Majalah Detik

Majalah Detik

detikInet