Aburizal Bakrie (Ical) hanya tinggal menunggu formalitas di Munas IX untuk kembali duduk di kursi ketum Golkar. Susunan kabinet kepengurusan Golkar rupanya sudah dipersiapkan. 

Agung Laksono dan seluruh anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar dipecat Munas IX Golkar di Bali. Agung Laksono tak terkejut, karena baginya Munas Golkar Bali ilegal lantaran Ketum Aburizal Bakrie sudah dipecat duluan.

Revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya diketok dalam rapat paripurna untuk mulai dibahas dalam Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Hanya tersisa dua hari UU itu dibahas sebelum 'deadline' 5 Desember.

Bursa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar yang baru mulai muncul. Nurdin Halid sayup-sayup dikabarkan bakal mengganti Idrus Marham di posisi Sekjen Golkar. Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) yang dipastikan bakal jadi Ketua Umum lagi, menjawab hal tersebut.‎

Rekaman rapat yang membahas skenario pemenangan calon ketua umum incumbent Aburizal Bakrie (Ical) akan dilaporkan oleh kubu presidium ke Menteri Hukum dan HAM. Namun pihak Ical menyatakan sebenarnya tak ada yang salah soal skenario itu.

Nama Nurdin Halid masuk ke dalam bursa Sekjen Golkar di kepengurusan 2014-2019. Namun eks Ketum PSSI ini mengaku tidak cocok sebagai sekjen karena lebih bersifat sebagai 'penyerang'.

Skenario aklamasi tak lama lagi mengantar Aburizal Bakrie kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan. Di arena Munas mulai muncul pembicaraan seputar susunan kabinet atau pengurus inti Golkar lima tahun ke depan.

Rapat konsultasi pengganti Bamus tela‎h selesai membahas kelanjutan revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Permintaan DPD agar Badan Legislasi (Baleg) DPR ikut merevisi materi dalam 13 pasal di Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi bahan pertimbangan DPR.

Aburizal Bakrie (Ical) sudah hampir pasti akan kembali menggenggam posisi Golkar-1. Di tengah kepastian itu, bursa Sekjen pendamping Ical pun sudah mulai diperbincangkan di arena munas.