Kepada gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Rano Karno mengaku tak pernah berniat mundur. Namun kepada sahabatnya, Dedi 'Miing' Gumelar, Rano hanya tertawa saat hasratnya ingin mundur jadi berita besar di media.

Kewenangan seorang wakil kepala daerah hanya dalam hal pengawasan, pemperdayaan perempuan, lingkungan hidup, pemuda dan olahraga, seni budaya dan pariwisata. Hanya sekadar 'ban serep'.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tadnjung tak mau benih keretakan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah dan Wagub Rano Karno berlanjut. Akbar menyarankan keduanya berdamai.

Isu keretakan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah dan Wagub Rano Karno mengemuka. Bahkan Rano sempat berencana mundur, DPP Golkar akan menggelar rapat mencari solusi.

Peneliti Indobarometer M Qodari menilai rugi kalau Rano Karno mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Banten. Menurutnya, Rano punya elektbilitas dan modal untuk menang dalam Pilgub selanjutnya.

Isu keretakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten membawa cerita pada kuatnya politik dinasti di Provinsi Banten. Senator asal Banten Ahmad Subadri menilai politik dinasti Banten sudah sangat memprihatinkan.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno melalui curhat ke rekannya Dedi Gumelar sempat mengutarakan keinginan untuk mundur dari jabatannya. Hal itu menurut anggota DPD asal Banten Ahmad Subadri sah saja, tapi ia menyesalkan adanya keinginan itu.

Elite PDIP tak bisa menerima jika Rano Karno terus-terusan diperlakukan sebagai "ban serep" oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Pucuk pimpinan Banten digoyang isu keretakan. Namun kabar pecah kongsi Wagub Banten Rano Karno (PDIP) dan Gubernur Ratu Atut Chosiyah (Golkar) tak terdengar hingga ke telinga Gubernur DKI dari PDIP Joko Widodo.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyindir politikus PDIP Dedi Gumelar alias Miing yang menyebarkan curhat Wagub Rano Arno ingin mundur. Miing memang orang pertama yang membuka kekecewaan Rano terhadap Atut.