Persidangan adalah cara terbaik untuk membuktikan dugaan pemerasaan oleh Bibit-Chandra. Namun, jika Anggodo Widjojo, yang saat ini menjadi terdakwa kasus penyuapan, divonis bersalah, maka kasus dua pimpinan KPK itu otomatis gugur.

Bibit dan Chandra terancam duduk di kursi terdakwa. Namun ada langkah penghentian kasus lewat deponeering yang bisa ditempuh. Tim kuasa hukum menanti hal itu.

Kasus hukum yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kembali bergulir. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Kejaksaan Agung terkait SKPP kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan dua pimpinan KPK itu.

PT DKI Jakarta menolak permohonan banding Kejaksaan soal SKPP Bibit-Chandra. Mendengar kabar itu, Chandra pun terlihat lemas.

PT DKI Jakarta sudah menolak permohonan banding yang diajukan oleh Kejagung terkait SKPP Bibit-Chandra. Menurut Pengadilan, seharusnya Kejaksaan saat itu mengeluarkan Deponeering bukan SKPP.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa SKPP kasus Bibit-Chandra tidak sah. Atas hal ini, tim pengacara dua pimpinan KPK itu segera melakukan koordinasi.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh Kejagung terkait SKPP Bibit-Chandra. Salah satu alasannya karena PT DKI menilai Anggodo Widjojo adalah pihak yang berkepentingan.

Anggodo Widjojo menolak menandatangani surat perpanjangan penahanan yang disodorkan KPK. Anggodo menolak ditahan karena menganggap KPK tidak konsisten menahan Ari Muladi.

Putusan PN Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo atas SKPP Bibit-Chandra, seolah membangkitkan kecurigaan lama. Yaitu adanya upaya pelemahan terhadap KPK.

Hakim menyatakan alasan sosiologis tak dapat menjadi dasar dalam penerbitan SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hakim membatalkan SKPP itu dan memerintahkan Kejaksaan membawa kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan.