KPK tetap melindungi Kompol Novel Baswedan. Walau sudah ada isyarat dukungan dari Presiden SBY yang menyesalkan langkah kepolisian untuk menangkap Novel, tapi KPK tetap menjaga penyidiknya itu. 

Presiden SBY telah memberikan 5 solusi penyelesaian perselisihan KPK dan Polri. Kedua lembaga itu harus menjalankan kelima arahan Presiden tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun harus ikut mengawal agar 5 arahan itu terimplementasikan dengan baik.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai 'serbuan' Polda Bengkulu ke KPK untuk menangkap penyidik KPK Novel Baswedan mempermalukan Polri. Kapolri harus menindak Polda Bengkulu.

Memperhatikan dinamika baru-baru ini terkait KPK dengan Polri, sangat membuat prihatin. Sebab di tengah komitmen memberantas korupsi, hubungan para penegak hukum tidak harmonis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan dan solusi tadi malam terkait perselisihan yang terjadi antara KPK dan Polri. Menurut anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, pidato SBY yang berisi 5 kesimpulan tersebut secara umum sangat 'menyudutkan' Polri.

Insiden penangkapan penyidik Polri di KPK, Kompol Novel Baswedan, di kantor KPK pada Jumat (5/10) lalu oleh Polda Bengkulu memanaskan hubungan KPK-Polri. Pidato SBY yang memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut menuai pujian.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengapresiasi positif pidato Presiden SBY yang dinilai sangat baik tadi malam. Namun demikian, masyarakat luas harus mengawal pelaksanaan dari pidato tersebut.

Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Priyo Budi Santoso memuji ketegasan SBY dalam menuntaskan konflik KPK-Polri. Priyo berharap Polri menindaklanjuti pesan penting Presiden SBY ini.

Presiden SBY akhirnya bersuara mengenai perselisihan antara KPK dan Polri. Meski sudah cukup bagus, namun pidato SBY itu dinilai masih belum menyeluruh karena tidak menyinggung perlunya tim independen untuk kasus Kompol Novel Baswedan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan proses alih status seorang penyidik harus melalui mekanisme khusus, tidak bisa langsung diangkat begitu saja. Menanggapi pidato Presiden ini, KPK akan berkoordinasi dengan Polri mengenai 28 penyidik yang diangkat jadi pegawai tetap.