Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) mendorong DPR memanggil perwakilan Reserve Bank of Australia (RBA). Pemanggilan tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait dua pejabat BI yang ditengarai menerima suap senilai US$ 1,3 juta dalam proyek pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu tahun 1999.

Sebagai buntut dari ketidakhadiran Dirjen Pajak M. Tjiptardjo dalam rapat, Panja Perpajakan Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan Agus Martowardojo menonaktifkan Dirjen Pajak M.Tjiptardjo.

BI membantah isu suap US$ 1,3 juta dalam tender pencetakan uang pecahan Rp 100.000 oleh Securency International and Note Printing Australia, anak usaha bank sentral Australia.

Tim audit internal Bank Indonesia (BI) telah memeriksa 4 orang terkait kasus dugaan suap pencetakan uang Rp 100.000 di Australia.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menyebut bailout Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century belum merugikan negara. Sebab, menurut ketentuan, ada jangka waktu tiga tahun yang memungkinkan uang itu dikembalikan.

DPR segera panggil Bank Indonesia (BI) terkait isu penyuapan 2 mantan pejabatnya senilai US$ 1,3 Juta, dalam pencetakan uang Rp 100 ribu yang terjadi tahun 1999.

Tim pengawas kasus Century berharap Jaksa Agung Hendarman Supandji dan jajarannya tidak mengulang kesalahan Kapolri yang menggunakan opsi A dalam berkas laporan. Kejagung harus memiliki rencana kerja yang baik.

"Bila memang Mabes Polri mau ungkap korupsi pilkada, maka semua kapolda harus diperiksa," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Total utang Indonesia saat ini mencapai Rp 1.600 triliun, sebagian besar dalam bentuk surat berharga. Untuk utang Indonesia yang akan jatuh tempo pada tahun 2010 ini mencapai Rp 110 triliun.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh membantah tudingan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait dugaan mark-up senilai Rp 198 miliar dalam renovasi rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.