Ketua Umum FPI Habib Rizieq dan perwakilan lainnya menemui anggota DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana dan M Taufik, serta anggota DPRD Maman Firmansyah dan Nasrullah.

Massa FPI berkonvoi dari Bundaran HI ke arah DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih. Konvoi ini membuat lalu lintas di Jl Thamrin macet total. Bus TransJ Koridor I yang melewati ruas Jl Thamrin juga tak bisa lewat akibat demo tersebut.

Massa FPI tolak Ahok yang awalnya berkumpul di Bundaran HI mulai bergerak ke DPRD di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ratusan anggota FPI ini berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor, bus dan mikrolet.

Massa FPI yang menolak Ahok mulai menyemut di HI. Massa yang mengenakan pakaian putih-putih ini berkumpul di sekitar Bundaran HI. Petugas kepolisian saat sudah berada di sekitar Budaran HI untuk mengatur lalu lintas yang mulai macet.

Massa FPI mulai menyemut di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. Akibat aksi mereka lalu lintas di sekitar kawasan jalan protokol ini mengalami kemacetan cukup panjang.

Senin, 10 November 2014 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, Ibu Kota disibukkan dengan kegiatan aksi unjuk rasa. Kegiatan demonstrasi yang digelar massa ormas Front Pembela Islam (FPI) hingga buruh.

Ahok berjanji dalam waktu dekat akan menghentikan proyek monorel setelah kajiannya selesai. Namun Ahok tak merinci kapan waktu keputusannya akan keluar.

Ketua KPK Abraham Samad mengimbau anggota DPRD DKI untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengaku setuju seluruh pejabat daerah, menyerahkan LHKPN.

Ahok menjelaskan alotnya proses perhitungan Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015. 

Ketua KPK Abraham Samad mendorong anggota DPRD DKI untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu ditegaskannya sudah menjadi kewajiban semua anggota dewan sebagai pejabat pembuat regulasi.