MA menolak judicial review PP pengetatan remisi. Jika biasanya MA menurunkan 3 hakim agung untuk mengadili judicial review, maka MA dalam kasus tersebut menurunkan 5 hakim agungnya.

Mantan Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dibuat tidak berkutik oleh MA. Sebab permohonan judicial review PP No 99/2012 tentang pengetatan remisi yang dimohonkannya ditolak MA.

Salah seorang calon Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Rusdianto berpendapat para narapidana agar diberi keringanan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di berbagai LP. Rusdianto tidak setuju dengan solusi pembangunan LP baru yang menunggu anggaran.

Salah satu cara agar penjara tidak terlalu cepat penuh, maka khusus bagi pengguna narkoba jangan lagi dipenjara. Hukuman penjara ditujukan kepada penjual narkoba, sedangkan pengguna direhabilitasi.

PP Pengetatan Remisi tengah di-judicial review oleh MA atas permohonan gugatan yang dikuasakan ke Yusril. Menurut Gayus Lumbuun, PP tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Denny Indrayana mengakui jika sosialisasikan PP 99/2012 tidaklah mudah. Denny meminta masyarakat untuk terus mendukung Kemenkum HAM dalam menerapkan peraturan pemerintah tentang pengetatan pemberian remisi.

Aturan pengetatan pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan yang diatur dalam PP 99/2012 dianggap meresahkan penghuni lapas. Namun pengetatan harus diberlakukan, hanya perlu waktu penyesuaiannya.

Wakil Ketua MA bidang Yudisial Dr M Saleh turun tangan mengadili gugatan Yusril Ihza Mahendra. Mantan Menteri Kehakiman itu menjadi kuasa hukum Rebino yang menggugat PP pengetatan remisi.

PP soal pengetatan remisi tersebut dinilai membuat para penghuni LP kesulitan mendapatkan potongan masa tahanan.

Polemik PP 99/2012 tentang pembatasan remisi hingga kelebihan kapasitas dinyatakan sebagai biang keladi permasalahan di Lapas.