Menurut Titi, sejatinya KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilu memiliki wewenang untuk menetapkan jadwal pemilu.

KPU mengusulkan Pilkada mundur jadi Februari 2025 jika Pemilu digelar 15 Mei 2024. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) setuju dengan usulan KPU.

Perludem menilai putusan MA memenangkan Rachmawati kedaluwarsa. Sebab, gugatan yang diajukan Rachmwati dkk itu melampaui batas waktu pengujian peraturan KPU.

MK beralasan yang mengajukan gugatan soal parliamentary threshold bukan Ketua Perludem sehingga permohonan tidak diterima.

Perludem mengusulkan agar Pilkada 2020 digelar setelah Indonesia dinyatakan bersih dari virus Corona.

Revisi UU Pemilu ditarik dari prolegnas prioritas 2021. Perludem bicara risiko pemilu serentak dilakukan dalam satu tahun.

ICW, Perludem, dan Kode Inisiatif menyoroti eks narapidana yang dinilai belum melewati masa jeda waktu tunggu 5 tahun tapi diloloskan oleh Bawaslu di 2 daerah.

Anggota Dewan Pembina Titi Angraini mengaku pesimistik korupsi oleh kepala derah tidak terulang kembali.

Dalam draf RUU Pemilu diatur pelarangan mantan anggota HTI mengikuti kontestasi pilpres, pileg hingga pilkada. Perludem menilai aturan tersebut berlebihan.

Surat suara bertuliskan 'Korup Lu Pada' ditemukan di TPS 47 Rempoa, Ciputat Timur, Tangsel. Perludem menilai hal ini bentuk ekspresi dari kemarahan masyarakat.