detikNews Perludem Catat Ada Tambahan 14 Caleg Eks Koruptor Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada tambahan data 14 caleg eks koruptor Kamis, 07 Feb 2019 12:37 WIB
detikNews Daftar Caleg Eks Koruptor Bertambah 3 Orang Daftar caleg eks koruptor di Pemilu 2019 bertambah tiga orang. Total kini ada 51 caleg eks napi korupsi. Rabu, 06 Feb 2019 15:17 WIB
detikNews Jokowi Sebut Ada Timses Pakai Propaganda Rusia, BPN Prabowo: Beliau Stres Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menilai Jokowi panik dan stres dalam menghadapi Pilpres 2019. Minggu, 03 Feb 2019 07:10 WIB
detikNews Soal Caleg Eks Koruptor, Ahli Soroti Ketatnya Syarat Capres hingga ASN Ahli tata negara menyoroti soal syarat caleg eks koruptor yang dianggap lebih 'enteng' dibanding syarat capres hingga ASN. Sabtu, 02 Feb 2019 12:57 WIB
detikNews KPU Minta Pemilih Aktif Cari Track Record Caleg Sebelum Memilih KPU meminta pemilih aktif mencari tau rekam jejak calegnya sebelum memilih. Jumat, 01 Feb 2019 18:00 WIB
detikNews KPU: Daftar Caleg Eks Koruptor Berpotensi Bertambah KPU RI mengatakan daftar caleg mantan napi kasus korupsi berpotensi bertambah. KPU masih menunggu data dari KPU Kabupaten/Kota. Jumat, 01 Feb 2019 15:28 WIB
detikNews Caleg Eks Napi Koruptor Paling Banyak dari Banten Provinsi Banten jadi daerah dengan penyumbang paling banyak caleg eks napi koruptor. Ada 6 caleg dari latar belakang partai berbeda-beda. Jumat, 01 Feb 2019 11:48 WIB
detikNews Gerindra Minta Jokowi Jujur soal Caleg Mantan Koruptor Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku gerah atas pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). Kamis, 31 Jan 2019 20:50 WIB
detikNews Respons Ketum Golkar Disebut Punya Caleg Eks Koruptor Terbanyak KPU merilis nama-nama caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah caleg eks koruptor terbanyak. Kamis, 31 Jan 2019 18:26 WIB
detikNews Usung 4 Caleg Eks Koruptor, PAN: Yang Tanda Tangan Daerah, Bukan Pusat "Yang tanda tangan caleg daerah itu kan masing-masing pengurus daerah, bukan DPP. DPP melihat bisa, tapi kita menaati asas otonomi daerah," ujar Hanafi. Kamis, 31 Jan 2019 18:23 WIB